Terasulselsel.com,Makassar – Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menegaskan bahwa perlu adanya perbaikan terus menerus terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Perlu pula adanya kolaborasi antar berbagai pihak, juga untuk saling belajar dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Demikian ditegaskan Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, dalam sambutan di acara Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa 11/7.
Indraza Marzuki yang juga merupakan Pengampu Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan juga menekankan agar penyelenggara layanan secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pelayanan publik. “Hal ini agar masyarakat juga sadar atas hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik,” jelas Indaraza.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, dalam paparannya juga menyampaikan bahwa sejak 2022 Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik telah mengalam perubahan dimensi penilaian dari yang sebelumnya hanya pada dimensi standar layanan, menjadi 4 dimensi yakni input, proses, output, dan pengaduan.
“Meski begitu, untuk Sulsel, dari perbandingan hasil penilaian di 2 tahun terakhir bahwa di tahun 2022 yang masuk ke zona hijau lebih banyak dibanding tahun 2021 dengan konsep yang lebih disempurnakan jumlah zona hijau justru mengalami peningkatan. Di zona merah pun ditahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya,” ungkap Ismu.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kantor Pertanahan, dan Kepolisian Resor se-Sulawesi Selatan ini, Ismu juga menekankan agar setelah sosialisasi ini Pemerintah Daerah segera melakukan pemenuhan standar layanan yang masih belum terpenuhi di tahun lalu.
“Persiapan harus lebih matang karena ini sudah tahun kedua pelaksanaan penilaian dengan metode baru, sehingga sebagaian besar penyelengagra layanan di Sulawesi Selatan bisa berada di zona hijau,” tambah Ismu.
(red)
