Terasulsel.com, Bone–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone lakukan Focus Group Discussion (FGD) di Aula BPKAD Lantai II (27/06).
FGD ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengidentifikasi jenis layanan publik apa saja yang akan diselenggarakan di MPP Bone nantinya. Selain itu, dalam FGD ini juga dilakukan pembahasan terkait dengan Draft Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang nantinya akan ditandatangani oleh instansi vertikal maupun korporasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bone.
Andi Amran selaku Kepala DPMPTSP dalam sambutannya menuturkan bahwa saat ini progress infrastruktur MPP sudah hampir rampung 100%, hanya menunggu selesainya pekerjaan interior dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti meubelair dan juga perangkat teknologi informasi.
“Kami berharap bahwa dibulan Juli mendatang, Pemerintah Kabupaten Bone telah menandatangai MoU dan juga PKS bersama dengan para Organisasi Pelayanan Publik,” ucap Andi Amran.
Dari hasil rapat antara DPMPTSP dengan instansi vertikal maupun korporasi di beberapa waktu sebelumnya, sudah ada sekitar 10 (sepuluh) instansi yang menyatakan sikap bersedia bergabung menjadi organisasi penyelenggara pelayanan publik pada MPP Bone, baik intansi vertikal, perangkat daerah, maupun BUMN.
Yanwar Bumulo dari Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulsel selaku konsultan pendamping penyelenggaraan MPP Bone menuturkan bahwa masih perlu dilakukan diskusi khusus terkait dengan penataan gerai layanan yang ada di MPP Bone, karena masih ada beberapa instansi yang mestinya ikut bergabung namun belum teridentifikasi sejak awal.
Untuk saat ini kurang lebih ada sekitar 17 penyelenggara pelayanan publik yang akan bergabung, baik itu instansi vertikal, korporasi, maupun perangkat daerah Kabupaten Bone. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di Kabupaten Bone.
(red)