Terassulsel.com, Makassar, 1 Desember 2025 — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan TPPS Semester II yang dipusatkan di Hotel Dalton Makassar. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Dr. Arlin Adam, SKM., M.Si, Guru Besar Universitas Mega Buana Palopo, sebagai narasumber utama.
Melalui undangan resmi pemerintah provinsi, Prof. Arlin diminta untuk menyampaikan materi mengenai “Perspektif Sosiologi Kesehatan dalam Analisis Data dan Penyusunan Laporan TPPS Semester II.” Dalam paparannya, ia menekankan bahwa persoalan stunting tidak dapat disederhanakan menjadi isu medis semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial dan budaya.
“Ketimpangan wilayah, pendidikan ibu, pendapatan keluarga, hingga norma budaya terkait pola makan dan pengasuhan memiliki pengaruh besar terhadap risiko stunting,” jelas Prof. Arlin. Ia menegaskan bahwa analisis data stunting harus menghubungkan angka dengan realitas sosial di masyarakat.
Prof. Arlin juga memperkenalkan kerangka analisis dengan pendekatan sosiologi kesehatan, termasuk penggunaan teori Determinan Sosial Kesehatan, Health Belief Model, Social Capital, dan konsep Structural Violence. Menurutnya, pendekatan tersebut sangat relevan untuk memperkuat laporan TPPS, terutama dalam memahami penyebab mendasar yang membuat beberapa wilayah lebih rentan dibanding lainnya.
Kepala DP3A-Dalduk KB Sulsel, Andi Mirna, S.H., M.A.P, menyampaikan apresiasi atas kontribusi keilmuan Prof. Arlin yang dinilai memberikan perspektif baru bagi peserta Rakor. Ia berharap pemahaman tersebut dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kualitas laporan dan merancang strategi percepatan penurunan stunting.
Rakor TPPS ini dihadiri perwakilan dinas terkait, tim percepatan penurunan stunting kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan laporan. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang menyoroti tantangan daerah dalam menghadapi disparitas sosial serta pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor.
