Terassulsel.com, Makassar-Tanggal 12 November 2026 mungkin akan dikenang sebagai hari yang memiliki makna berbeda bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Namun, di sisi lain, publik dikejutkan oleh keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dua peristiwa yang terjadi pada tanggal yang sama ini menghadirkan sebuah ironi sekaligus ruang refleksi. Hari Ayah semestinya menjadi momentum untuk mengenang peran ayah dalam membentuk karakter, tanggung jawab, dan masa depan anak. Sementara itu, pengunduran diri Gibran membawa perhatian publik kembali pada relasi antara keluarga, kekuasaan, dan kepemimpinan dalam demokrasi Indonesia.
Dalam konteks politik Indonesia, nama Gibran tidak dapat dilepaskan dari sosok Joko Widodo, ayahnya sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia. Perjalanan politik Gibran menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai dinasti politik, legitimasi kekuasaan, dan kesempatan yang setara dalam demokrasi.
Tentu, tidak tepat jika seluruh perjalanan politik seorang anak semata-mata dianggap sebagai produk dari pengaruh ayahnya. Setiap individu tetap memiliki pilihan dan tanggung jawab politiknya sendiri. Namun, ketika hubungan keluarga bersinggungan dengan akses terhadap kekuasaan publik, masyarakat memiliki alasan yang sah untuk mempertanyakan bagaimana proses politik tersebut berlangsung.
Di sinilah makna Hari Ayah menjadi menarik untuk direnungkan. Apakah warisan terbesar seorang ayah kepada anaknya adalah jabatan, kekuasaan, dan pengaruh? Ataukah justru nilai integritas, kemandirian, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan setiap amanah?
Jabatan publik bukanlah warisan keluarga. Ia merupakan amanah yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena itu, legitimasi seorang pemimpin tidak cukup dibangun melalui popularitas keluarga atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Legitimasi juga membutuhkan kapasitas, integritas, kepatuhan terhadap hukum, serta kepercayaan masyarakat.
Pengunduran diri Gibran seharusnya tidak hanya dibaca sebagai berakhirnya perjalanan seseorang dalam jabatan politik. Peristiwa ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana demokrasi Indonesia mengelola hubungan antara kekuasaan personal, institusi negara, dan kepentingan publik.
Pada akhirnya, Hari Ayah bukan tentang seberapa tinggi jabatan yang dapat diwariskan seorang ayah kepada anaknya. Hari Ayah adalah tentang nilai apa yang diwariskan dan bagaimana seorang anak mampu berdiri dengan tanggung jawabnya sendiri.
Sebab, seorang ayah boleh mewariskan nama, pengalaman, bahkan inspirasi. Namun, ia tidak dapat mewariskan legitimasi publik sebagai milik pribadi keluarga.
Di tengah peristiwa ini, mungkin pertanyaan yang paling relevan bukanlah siapa ayah dari seorang pemimpin, melainkan nilai apa yang diwariskan seorang ayah dan sejauh mana seorang anak mampu mempertanggungjawabkan amanahnya kepada rakyat.
oleh
Asriani Minarti S
(Mahasiswa Program Doktoral, Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar)
