Terassulsel.Com, MAKASSAR, 9 Oktober 2026 – Dr. Mustakim Mahmud, S.H.I., M.H., C.M., akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sekaligus praktisi hukum dan advokat, menyampaikan materi mengenai “Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Pemahaman Dasar dan Umum” dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Angkatan V yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Rabu (7/10/2026), bertempat di Ballroom Lantai 1, Makassar Government Center (MGC).
Dalam pemaparannya, Dr. Mustakim Mahmud menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil kreativitas, inovasi, karya, dan pemikiran yang memiliki nilai ekonomi maupun manfaat bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong kreativitas, meningkatkan daya saing, serta memberikan kepastian hukum bagi individu, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat yang menghasilkan karya atau inovasi.
Lebih lanjut, peserta diberikan pemahaman umum mengenai berbagai jenis kekayaan intelektual, pentingnya melakukan pendaftaran atau pencatatan sesuai dengan jenis haknya, serta bagaimana pemanfaatan kekayaan intelektual dapat memberikan nilai tambah dan peluang ekonomi. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi karya dan inovasi yang dihasilkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Kegiatan fasilitasi dan pembinaan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kesadaran, memberikan pendampingan, serta mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta semakin memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan mampu menjadikannya sebagai instrumen untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan potensi ekonomi secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
